AKSESPUBLIK.COM,MAKASSAR– Latar belakang Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin sebagai pengusaha, rawan membawa konflik kepentingan jika terpilih kelak.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan kepentingan usaha Munafri Arifuddin yang terafiliasi dengan Bosowa Grup ambil bagian di pemerintahan Kota Makassar.

Pengamat Politik Profetik Institut, Asratillah mengatakan sudah jadi rahasia umum bahwa setiap kandidat yang maju dalam kontestasi politik punya kepentingan bisnis. Hal itu disebabkan karena para kandidat tersebut tentu disokong oleh para donatur.

“Sudah jadi rahasia umum bahwa biaya politik tidak murah, membutuhkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Artinya hampir semua kandidat itu disokong oleh donatur, oleh kepentingan bisnis di belakangnya,” ujarnya, Selasa 19 November 2024.

Kendati tak menampik adanya kepentingan bisnis di belakang para kandidat Pilwalkot Makassar, Asratillah mengatakan tidak adil jika hanya Appi, sapaan akrab Munafri, yang cenderung sering disoroi perihal ini.

“Jadi sebenarnya kurang adil juga kalau mengatakan cuma Appi yang punya beberapa orang yang siap membantu secara finansial. Kandidat lain juga begitu, misalnya Sehati kita tahu siapa yang di belakangnya kan ada beberapa pengusaha besar yang berlatar Gerindra dan NasDem,” sebut Asratillah.

“Begitu pula di pasangan INIMI, kita tahu siapa di belakangnya dan berapa aset yang dia punya. Terakhir pasangan Amri dan Rahman Bando yang juga berlatar belakang pengusaha. Jadi saya pikir hampir semua kandidat memiliki kepentingan bisnis di belakangnya,” sambungnya.

Namun, Asratillah melanjutkan, kepentingan bisnis tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan yang besar apabila dieksekusi sesuai dengan regulasi yang ada.

“Tapi selama kepentingan bisnis itu dieksekusi dengan regulasi yang ada saya pikir tidak jadi soal. Yang salah itu kalau melanggar regulasi,” katanya.

Mengenai Appi yang diduga berkali-kali maju Pilwali Makassar karena ada kepentingan bisnis dan oligarki, Asratillah mengakatan bahwa tidak ada salahnya mantan CEO PSM itu maju selama memenuhi persyaratan.

“Artinya orang mau berapa kali pun maju sebagai kepala daerah presiden bahkan, selama dia masih memenuhi persyaratan administrasi dari KPU tidak jadi soal. Pak Prabowo sudah berapa kali jadi kandidat, begitu juga Pak Taufan Pawe, nanti pencalonan ketiganya baru duduk sebagai wali kota dan ada beberapa daerah juga,” tukasnya.

Terpisah, Peneliti Badan Pekerja ACC Sulawesi, Anggareksa mengatakan, terlepas dari kepentingan calon Wali Kota Makassar dengan bisnisnya, masyakarat hanya perlu menyadari bahwa masing-masing dari kandidat dapat dilihat dari rekam jejaknya.

“Tentunya masyarakat juga harus melihat track recordnya seperti apa. Apakah calon ini layak atau tidak. Itu dikembalikan kepada masyarakat,” kata Angga.

Terpenting lagi, kata dia, pemilih dapat memastikan agar calon wali kota Makassar yang dipilih adalah mereka yang bebas dari korupsi dan punya komitmen melakukan pemberantasan korupsi.

“Masyarakat harus memilih pemimpin yang punya komitmen anti korupsi, sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih nantinya itu benar-benar bisa bekerja untuk rakyat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Terpisah Juru Bicara pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, Andi Januar Jaury berharap, semua pihak sebaiknya menelaah informasi yang diterima.

“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi. Hal ini dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.

“Saat media – media lebih cenderung beritakan konsep/gagasan paslon utamanya Mulia, sementara ada yang berusaha eliminasi hak publik untuk dapat informasi positif dari perlehatan pilkada,” sambungnya menandaskan. (adv/*)