AKSESPUBLIK.COM, TAKALAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar memfasilitasi pertemuan terbuka berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang yang tengah menjadi perhatian publik. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Takalar, Senin (8/6/2026).

Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Takalar Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal, Wakapolres Takalar, Kepala Desa Laikang, serta perwakilan masyarakat setempat. Sejumlah legislator dari berbagai daerah pemilihan (dapil) juga tampak hadir mengawal aspirasi warga, di antaranya Achmad Sabang (NasDem), Achmad Nyengka (Gelora), Habibie (PKB), Muhammad Bakri (PKS), Nur Alim Rukman, Hj. Tinri (NasDem), dan H. Limpo (Gerindra).

Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menegaskan bahwa RDP ini digelar sebagai jembatan komunikasi agar seluruh aspirasi, kekhawatiran, dan masukan masyarakat didengar langsung oleh pemerintah dan pihak investor. Menurutnya, dialog terbuka sangat diperlukan agar investasi berjalan lancar tanpa mengorbankan hak-hak warga sekitar.

Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kawasan industri di Laikang sejatinya merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan sebelum masa jabatannya.

Kendati demikian, Pemkab Takalar berkomitmen memastikan investasi ini tetap memerhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Investasi yang masuk ke Takalar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan maupun kepentingan warga lokal,” ujar Daeng Manye.

Dalam kesempatan tersebut, warga meminta transparansi pihak pengembang, khususnya terkait isu liar mengenai rencana pendirian pabrik pengolahan nikel di kawasan tersebut.

Menanggapi kekhawatiran warga, perwakilan PT Tiran sekaligus Kawasan Industri Takalar (KITA), Jimmy, memberikan klarifikasi tegas. “Kami tegaskan, tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel di dalam perencanaan kawasan industri ini,” bantah Jimmy di hadapan peserta rapat.

Rapat yang berlangsung secara dialogis dan kondusif ini ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Takalar akan kembali menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat.

Agenda berikutnya akan berfokus pada penyampaian cetak biru (blueprint) dan detail informasi rencana pengembangan kawasan industri demi keterbukaan informasi yang lebih luas bagi masyarakat. (*)