AKSESPUBLIK, Makassar–Masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) telah berakhir hari ini, 5 September 2023. Prosesi pelepasan Andalan sebagai gubernur juga telah dilakukan dengan meriah sehari sebelumnya.

Terkait fenomena ini CEO PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi mengatakan meski dielu-elukan sejumlah ASN, mantan Gubernur Sulsel A Sudirman Sulaiman (ASS) sesungguhnya juga menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.

Di antaranya sistem mutasi aparatur sipil negara. Dimana mekanisme pengangkatan pejabat ia tengarai tidak sesuai aturan dan etika. Ada yang eselon rendah menempati jabatan tinggi, pelantikan dilakukan subuh hari hingga demosi bagi pejabat ASN tertentu.

“Kalau yang bersangkutan (ASN) dilantik menduduki jabatan eselon 3 padahal sudah purna bakti serta kelahiran Agustus 1965. Dimana batas usia pensiun 58 tahun,” bebernya. Kecuali pada eselon 2 bisa sampai 60 tahun, tetapi itupun bila pengangkatan dilakukan dua tahun sebelum masa pensiun.

Hal lain yang dia sorot adalah Pemprov Sulsel yang menyisakan utang mencapai Rp1,2 Triliun. Ini akan menjadi tugas berat bagi penjabat gubernur. “Masalah hutang masih bisa diatasi tapi soal carut marutnya mutasi ASN. Agak sulit dicerna akal dan pikiran,” bebernya.

Ia menyampaikan mutasi sebuah hal lumrah sepanjang dilakukan prosedural, bukan karena faktor like or dislike (suka tidak suka), apalagi tidak melalui pertimbangan baperjakat, tidak sesuai mekanisme dan aturan.

Soal pekerjaan rumah yang banyak ini juga diakui Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif. Karenanya ia mengharapkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin bisa melanjutkan pekerjaan Periode NA dan AAS.

“Termasuk menuntaskan Utang 2022- 2023, utang PEN, utang DBH dan utang Pekerjaan yang tidak terbayar 2021-2022,” kata Syahar. Hal lain dan fundamental adalah merecovery posisi ASN yang banyak di-nonjobkan dan ada beberapa demosi.

Hal ini agar ASN tidak trauma dan bisa fokus bekerja menjalankan program pemerintahan. Sementara tugas penting lain dari Pj adalah mengawal pileg, pilpres, pilbup dan pilgub agar tetap netral supaya menghasilkan iklim demokrasi yang berkualitas. (*/rls)