AKSESPUBLIK.COM, CEBU, FILIPINA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi di Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia konsisten mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai krisis kawasan, mulai dari situasi di Myanmar hingga sengketa perbatasan.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa Indonesia menaruh perhatian besar pada perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap teguh pada prinsip inklusivitas. Indonesia memandang bahwa proses politik di Myanmar harus mampu merangkul semua pihak demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, mampu menjawab masalah yang ada, serta menciptakan situasi yang lebih baik,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan persnya, Sabtu (9/5/2026).

Para pemimpin ASEAN juga mencatat adanya sejumlah perkembangan positif sebagai bentuk implementasi Five-Point Consensus. Beberapa langkah yang mendapat apresiasi antara lain:

• Pembebasan Tahanan Politik: Lebih dari 6.000 tahanan dilaporkan telah dibebaskan oleh pemerintah baru Myanmar.
• Status Tokoh Kunci: Adanya perubahan status penahanan terhadap Aung San Suu Kyi.

Meskipun terdapat progres, ASEAN sepakat untuk terus melakukan engagement (pendekatan) secara intensif agar Myanmar dapat menemukan jalan keluar mandiri dalam memperbaiki situasi domestiknya.

Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo Subianto memberikan pandangan strategis terkait ketegangan perbatasan yang kerap terjadi di kawasan, seperti antara Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo menekankan agar negara-negara anggota ASEAN menghindari penajaman perbedaan.

Menurut Menlu Sugiono, Presiden menawarkan pendekatan kerja sama yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat di wilayah perbatasan ketimbang terjebak dalam perdebatan legalitas yang berkepanjangan.

“Daripada kita mempertajam perbedaan, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi di saat yang sama kenapa kita tidak mencari hal-hal positif yang bisa kita kerjasamakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat masing-masing,” tutur Sugiono mengutip pandangan Presiden Prabowo.

Pendekatan dialogis ini merupakan refleksi dari prinsip diplomasi Indonesia dalam mengelola persoalan kawasan. Indonesia meyakini bahwa negosiasi dan solusi bersama adalah kunci utama untuk menjaga integritas ASEAN sebagai satu keluarga besar.

“Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan dan solusi bersama terkait permasalahan perbatasan dengan dialog, negosiasi, dan kerja sama,” pungkas Menlu Sugiono. (*)