AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah sebagai kunci utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Hotel Almadera, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan yang dihadiri oleh perangkat Kecamatan Mariso serta sejumlah akademisi ini menjadi wadah diskusi mengenai pentingnya transparansi dan responsivitas sebagai fondasi kepercayaan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Irwan Hasan memberikan perhatian khusus pada persoalan lingkungan yang dianggap kian mendesak. Ia menegaskan bahwa isu persampahan di Makassar tidak lagi bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

“Persoalan sampah di Makassar saat ini bukan lagi sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif. Kita harus mulai memilah sampah dari level rumah tangga demi menekan volume yang masuk ke TPA,” tegas Irwan.

Menyambung pernyataan tersebut, Sekretaris Camat (Sekcam) Mariso mengakui adanya keterbatasan pihak kecamatan dalam memantau kendala warga secara real-time. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk lebih aktif melapor jika menemukan hambatan layanan.

“Kami sangat membutuhkan informasi dari bapak dan ibu. Ada permasalahan yang terpantau, namun banyak juga yang luput karena keterbatasan akses kami. Jangan ragu untuk melapor jika ada hambatan layanan di kelurahan maupun kecamatan,” ujar Sekcam Mariso.

Sebagai solusi praktis, pihak Kecamatan Mariso mengoptimalkan Aplikasi Lontara. Platform digital ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga usulan pembangunan secara cepat dan terdokumentasi.

Terkait status “Makassar Darurat Sampah”, pihak Kecamatan memastikan seluruh perangkat RT/RW telah diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi pengelolaan limbah. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang tepat guna.

DPRD Makassar berharap, melalui forum sosialisasi ini, tercipta komunikasi dua arah yang solid antara warga dan pemerintah. Sinergi ini diharapkan mampu mengurai masalah klasik yang kerap dikeluhkan warga, seperti birokrasi yang lambat serta penumpukan sampah di wilayah Kecamatan Mariso. (*)