AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai mengambil langkah preventif dalam mengawal Tahun Anggaran (TA) 2026. Fokus utama ditekankan pada pengetatan pengawasan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan keuangan.

Dalam forum Angkatan I yang diselenggarakan di Hotel Grand Imawan baru-baru ini, Kepala Bappeda Makassar menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif. Penguatan pengawasan dipandang sebagai benteng utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Narasumber forum, William, SE, menyoroti pentingnya transformasi pengawasan berbasis teknologi. Menurutnya, digitalisasi adalah instrumen kunci untuk menutup celah manipulasi.

”Transformasi ke arah sistem digital akan meningkatkan akurasi data secara signifikan. Dengan data yang valid, pengambilan kebijakan pembangunan di Makassar akan jauh lebih tepat sasaran,” jelas William.

Sementara itu, aspek kepatuhan hukum menjadi poin krusial yang diingatkan oleh Indirwan Dermayasair.

Ia memberikan peringatan keras bahwa setiap rupiah dalam anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi untuk menghindari implikasi hukum.

Melengkapi hal tersebut, Arsony, S.H., menambahkan bahwa sistem yang canggih harus dibarengi dengan integritas ASN.

Forum ini diharapkan mampu menyamakan persepsi antar perangkat daerah agar sinergi antara Pemkot dan DPRD Makassar tetap solid demi pembangunan berkelanjutan di tahun 2026.(*)