AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) resmi memperkuat sinergi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang bersih.

Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi bertajuk “Penanaman Integritas untuk Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka acara menegaskan bahwa kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan yang didorong oleh sektor UMKM dan dunia usaha daerah harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan.

“Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh integritas yang kuat. Kita sedang membangun benteng pertahanan kolektif untuk melindungi ekonomi rakyat dari ancaman korupsi yang merusak tatanan pasar,” tegas Jufri.

Ia juga menambahkan bahwa inisiatif dari KPK RI ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah panggilan aksi untuk memastikan birokrasi di Sulsel benar-benar menjadi fasilitator yang mempermudah urusan dunia usaha, bukan justru menghambat atau membebani dengan biaya tidak resmi (pungli).

Dalam sambutannya, Jufri menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel terus melakukan pembenahan internal melalui:

• Penguatan Inspektorat Daerah: Meningkatkan fungsi pengawasan internal.
• Keterbukaan Informasi: Mendorong transparansi dalam setiap layanan publik.
• Pencegahan KKN: Menekan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan birokrasi berperan mempermudah dunia usaha agar tumbuh sehat dan berdaya saing,” lanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi berlanjut pada implementasi nyata di lapangan. Jufri berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi percontohan nasional dalam kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang bersih dan akuntabel.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir pemahaman yang lebih kuat dan langkah nyata dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan dunia usaha,” pungkasnya.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan perwakilan sektor usaha, di antaranya:

• Wawan Wardiana (Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI)
• Dion Hardiko Sunarto (Plh. Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI)
• Perwakilan BUMN & BUMD di Sulawesi Selatan
• Para pelaku usaha lintas sektor.(*)