AKSESPUBLIK, Makassar- Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan refocusing besar-besaran terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, mendapat perhatian sejumlah pihak.

Lantaran berpotensi justru menambah utang baru di tahun 2024. Pemerhati kebijakan publik yang juga Direktur Lembaga Rona Keadilan, Erwin, SH mengatakan kebijakan yang dilakukan Pj Gubernur itu perlu dipertanyakan.

“Baiknya anggaran yang telah dikeluarkan itu tetap dilanjutkan karena jika dilakukan refocusing maka akan menimbulkan utang baru untuk daerah,” ucap Erwin. Seperti pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel.

Dimana anggarannya direfocusing sekitar Rp302 Miliar. Juga pada Dinas Sumber Daya Air Ciptakarya dan Tata Ruang sebesar Rp111 Miliar. Padahal anggaran yang direfocusing tersebut sedang progres pengerjaan.

Mirisnya, dua SKPD ini diberi kebijakan bahwa pekerjaan tahun 2023 pada masing-masing dinas tersebut tetap harus berjalan sesuai kontrak, namun pembayarannya dilakukan di tahun 2024.

Disinyalir anggaran refocusing tersebut, dilakukan belanja dan kontrak baru untuk membiayai program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yakni budidaya pisang.

Diketahui, DPRD bersama Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya menyetujui RAPBD 2024 senilai Rp10,026 Triliun. Anehnya, alokasi anggaran untuk kedua OPD itu mengalami penurunan.

Bahkan nilainya dibawah dari anggaran fisik yang direfocusing pada APBD Perubahan TA 2023. “Setelah ekspose gambaran umum postur RAPBD 2024, selanjutnya langsung masuk pembahasan ke komisi-komisi,” kata Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, Jumat (27/10/2023).

Dari pembahasan tersebut alokasi pada dinas Binamarga dan Bina Konstruksi sebesar Rp103 Miliar dan pada dinas Sumber Daya Air Ciptakarya dan Tata Ruang sebesar Rp71 Miliar. (*)