AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah tantangan dan aspirasi Pemerintah Kota Makassar langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi, Jumat (10/10/2025).

​Dalam rakor yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Munafri menyoroti tiga isu utama yang dinilai menghambat investasi dan pembangunan di Makassar, yakni keterbatasan rotasi aparatur, sinkronisasi perizinan lintas pihak, dan sulitnya akses komunikasi dengan kementerian teknis.

​Curhatan Munafri tersebut menjadi catatan penting pihak Kemendagri setelah Bima Arya membuka forum sebagai tempat pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait penyesuaian dana transfer pusat, realisasi APBD, serta program pembangunan prioritas.

​Tiga Isu Berat Makassar

​Munafri menyampaikan tantangan internal terkait rotasi dan penempatan aparatur. Menurutnya, perubahan target pembangunan membutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan capable, namun kewenangan kepala daerah dalam penataan jabatan terkadang masih terbatas.

​Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi perizinan lintas pihak. Munafri menyebut, meski pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah yang menghambat.

​“Menyangkut masalah perizinan, ini masih tidak totally ada di kita. Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana,” jelas Munafri.

​Sebagai solusi, Munafri juga mengusulkan agar Kemendagri membentuk task force khusus untuk menjembatani komunikasi daerah dengan kementerian teknis. Ia menilai, selama ini akses langsung ke tingkat menteri sulit dilakukan mengingat jumlah kepala daerah yang banyak.

​“Kadang kalau hanya sampai ke dirjen, keputusan strategis tidak bisa kita bawa pulang. Karena itu, perlu ada penghubung resmi yang bisa mempercepat respons kementerian,” tutupnya.

​Pesan Wamendagri: Fokus Realisasi APBD

​Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya menekankan forum rakor ini sebagai ajang konsolidasi untuk mencatat dinamika di lapangan. Ia memaparkan bahwa meski perekonomian nasional tumbuh 5,12%, daerah masih menghadapi tantangan serius.

​”Realisasi pendapatan APBD rata-rata di seluruh Indonesia baru mencapai 63%, sementara belanja daerah masih tertahan di angka lebih rendah. Sulawesi Selatan sendiri berada di 10 besar nasional dengan realisasi belanja sebesar 52%,” papar Bima.

​Olehnya, ia memaparkan empat langkah strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, di antaranya percepatan realisasi APBD, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN), serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.

​Rapat koordinasi yang dipimpin Wamendagri Bima Arya ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mewakili Gubernur, serta Sekda provinsi, bupati dan wakil bupati dari seluruh Sulawesi.(*)