AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memastikan komitmen Pemerintah Kota untuk memperkuat perlindungan sosial pekerja.

Appi mengumumkan, Pemkot akan menambah program Jaminan Hari Tua (JHT) yang didanai APBD mulai tahun anggaran 2026.

​Penambahan program ini disampaikan Appi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 di Gedung PGIW, Makassar, Sabtu (18/10/2025).

​Munafri menjelaskan, penambahan program JHT merupakan upaya Pemkot untuk memastikan pekerja memiliki tabungan masa depan yang terjamin. Program ini akan melengkapi perlindungan yang sudah berjalan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

​”Tahun depan kami tambahkan satu program lagi, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Ini penting sebagai tabungan masa depan bagi para pekerja kita, termasuk pekerja buruh. Program ini akan terus bertambah setiap tahun,” jelas Appi.

​Saat ini, Pemkot Makassar melalui Dinas Tenaga Kerja telah menjalankan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai APBD untuk puluhan ribu pekerja rentan.

Program ini telah menunjukkan progres signifikan, di mana 263.903 pekerja (52%) di Makassar telah terlindungi, dengan 6.190 perusahaan mendaftarkan pekerjanya.

​Appi menegaskan, pemerintah hadir untuk memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan tenang karena terlindungi. “Melalui Jaminan Hari Tua, pekerja juga punya masa depan yang lebih terjamin,” tuturnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menekankan pentingnya kolaborasi tripartit antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri sebagai elemen kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut hubungan ini harus dijaga dalam semangat mutualisme.

​”Hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus saling menguatkan demi ekonomi daerah. Bayangkan sebuah daerah tanpa buruh, apa yang mau dibangun?” tegas Munafri.

​Menurutnya, dunia ketenagakerjaan membutuhkan strategi kerja yang dijalankan secara konsisten dan terukur melalui kolaborasi yang dirumuskan bersama.

​”Pemerintah Kota Makassar selama ini sangat terbuka membangun komunikasi dan kolaborasi dengan serikat buruh. Dinas Tenaga Kerja juga telah memberikan pendampingan ketika muncul persoalan ketenagakerjaan,” tambahnya.

​Appi berharap Rakerwil KSBSI dapat menyusun rencana kerja yang realistis dan konsisten menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif, sehingga organisasi semakin kuat dan membawa manfaat bagi masyarakat.(*)