AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menegaskan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen sah untuk menentukan arah kebijakan anggaran dan pengawasan legislatif.

Melalui hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, Anwar mengungkapkan dua persoalan klasik yang masih menjadi keluhan utama warga: pelayanan air bersih PDAM dan kendala aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Warga di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar, melaporkan kondisi pelayanan air yang memprihatinkan. Selain distribusi yang tidak rutin, kualitas air yang keruh menjadi keluhan yang paling sering muncul.

Sementara itu, di sektor kesehatan, banyak warga yang kesulitan mengakses layanan karena status KIS yang tiba-tiba nonaktif. Hal ini seringkali disebabkan oleh kendala administrasi maupun penunggakan iuran yang tidak terdeteksi oleh warga.

”Aspirasi masyarakat itu menjadi bahan utama kami di Dewan. Dari situ kita bisa menentukan mana yang harus segera ditindaklanjuti, mana yang perlu koordinasi lintas dinas, dan mana yang harus masuk dalam perencanaan,” ujar Anwar Faruq, Minggu (11/1/2026).

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk langsung diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya.

• Urgensi Tinggi: Untuk masalah seperti lampu jalan padam atau kendala kependudukan, DPRD langsung berkoordinasi dengan OPD terkait untuk penyelesaian singkat.

• Urgensi Struktural: Masalah yang membutuhkan anggaran besar akan didorong masuk ke dalam mekanisme pembahasan anggaran daerah.

Meski operasional DPRD Makassar sempat terkendala akibat insiden kebakaran gedung pada Agustus 2025 lalu, Anwar memastikan pelayanan tidak surut. Keterbatasan fasilitas fisik tidak menjadi alasan untuk menurunkan intensitas pengawasan terhadap kebutuhan warga.

Ketua DPW PKS Sulsel ini juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif berkomunikasi dengan wakil rakyat tanpa menunggu momentum tertentu.

“Kami di DPRD Makassar akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kami memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)