AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar secara resmi memaparkan rencana pemberdayaan UMKM dan Koperasi pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (RK) 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/2/2026).

Fokus utama dalam rencana kerja tersebut adalah penguatan Inkubator Bisnis, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian UMKM, serta produktivitas koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kota Makassar.

Sekretaris Bappeda Kota Makassar, Muhammad Fuad Arfandi, yang hadir sebagai narasumber, mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM memegang peranan krusial dalam menyukseskan visi Pemerintah Kota Makassar.

“Dari 42 poin program prioritas Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis dalam lima poin utama,” ujar Fuad Arfandi.

Lima poin strategis tersebut meliputi:

• Pemberian akses modal usaha bagi pelaku UMKM.
• Pembentukan gerai UMKM di 153 kelurahan.
• Pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW.
• Penciptaan 10 titik akses bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
• Pemberdayaan ekonomi wilayah di sekitar tempat pembuangan umum.

Forum ini juga menjadi ajang diskusi terbuka bagi para pemangku kepentingan. Berbagai isu dibahas secara mendalam, mulai dari penguatan koperasi, inklusivitas program bagi semua lapisan masyarakat, hingga solusi atas tantangan teknis yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan dan kesepakatan bersama, agenda ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh 15 perwakilan organisasi masyarakat serta perangkat daerah terkait.

Melalui rencana kerja ini, Dinas Koperasi dan UKM Makassar optimis dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih modern, mandiri, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. (*)