AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar masih menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, tercatat baru sekitar 30 hingga 40 persen Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang menjalankan program tersebut bagi kelompok balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B).

​Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan program ini sesuai dengan amanat edaran Badan Gizi Nasional.

​Dari total 79 SPPG yang beroperasi di Makassar, baru sebagian kecil yang aktif menyasar kelompok 3B. Padahal, setiap satuan pelayanan memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menjangkau masyarakat rentan di wilayahnya.

​“Faktanya, di Makassar baru sekitar 30 persen SPPG yang benar-benar memberikan perhatian MBG pada kelompok 3B. Ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” ujar Andi Irwan di Balaikota Makassar, Senin (23/2/2026).

​Secara teknis, setiap SPPG memiliki kuota sekitar 3.000 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, idealnya dialokasikan 200 hingga 300 kuota khusus untuk balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui, tergantung kapasitas masing-masing unit.

​DPPKB Makassar mengaku telah melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi unit-unit layanan untuk memastikan hambatan yang terjadi di tingkat bawah.

• ​Data Sasaran: DPPKB telah menyodorkan data penerima manfaat kepada pihak SPPG.
• ​Capaian Saat Ini: Saat ini, jumlah penerima MBG untuk kategori 3B di Makassar baru mencapai angka 5.800 orang.
• ​Potensi Maksimal: Jika seluruh SPPG beroperasi maksimal, angka tersebut seharusnya bisa jauh lebih tinggi.

​“Kami sudah turun langsung ke lapangan, mendatangi SPPG satu per satu untuk menanyakan kesiapan mereka. Jika semua berjalan sesuai rencana, setiap unit bisa melayani hingga 300 orang kelompok rentan,” jelas Andi Irwan.

​Program MBG ini diharapkan menjadi pilar utama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Makassar. Namun, optimalisasi koordinasi antar-lembaga dan kesiapan operasional SPPG menjadi kunci utama agar manfaatnya dirasakan secara merata. (*)