AKSESPUBLIK.COM, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, mengukir prestasi gemilang di panggung nasional. Kabupaten Takalar resmi tercatat sebagai daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di seluruh Indonesia pada awal tahun anggaran 2026.

Hingga memasuki Maret 2026, realisasi pendapatan Kabupaten Takalar telah menyentuh angka fantastis sebesar 45 persen. Capaian impresif ini tergolong sangat signifikan mengingat tahun anggaran baru saja memasuki triwulan pertama.

Prestasi membanggakan ini mendapat pengakuan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual baru-baru ini, Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Takalar di hadapan seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Tito Karnavian menilai kemampuan Takalar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah di awal tahun merupakan bukti kinerja tata kelola keuangan yang efektif dan patut menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Menanggapi pencapaian tersebut, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari sinergi kolektif, bukan kerja individu.

”Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Kami terus mendorong percepatan kinerja pengelolaan keuangan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” ujar Daeng Manye.

Ia menambahkan bahwa realisasi yang tinggi ini mencakup berbagai sumber pendapatan, mulai dari dana transfer pemerintah pusat hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian ini diprediksi menjadi indikator positif bagi kelancaran berbagai program strategis di Kabupaten Takalar sepanjang tahun 2026. Pemkab Takalar berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini dengan memastikan penggunaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan fondasi keuangan yang kuat di awal tahun, Daeng Manye optimis dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik secara lebih masif bagi warga Butta Panrannuangku.(*)