AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos., M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Grand Novotel Shayla, Kamis (9/04/2026).

​Kehadiran Kepala Bappeda dalam forum ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga perencanaan daerah dalam mengawal dan mensukseskan program prioritas Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam memperluas ekosistem digital di seluruh sektor pelayanan publik.

​Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa akselerasi digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan strategi utama untuk menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​“Ini sangat penting untuk memaksimalkan bagaimana pola-pola pelayanan digital yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD yang ada di Kota Makassar,” ujar Munafri.

​Meski inovasi digital terus bermunculan, Wali Kota memberikan catatan kritis terkait lemahnya kontrol dan pengawasan. Ia menggarisbawahi bahwa banyak program digitalisasi yang telah diluncurkan tahun lalu belum diikuti dengan implementasi dan evaluasi yang optimal di tingkat SKPD.

​“Tahun lalu banyak sekali launching kegiatan digitalisasi, tetapi kontrolnya, pengawasannya, aplikasinya ini tidak terkontrol dengan baik,” tegasnya.

​Selain itu, Munafri menyoroti fenomena di mana wacana digitalisasi belum sepenuhnya selaras dengan perilaku di lapangan, termasuk di lingkup pegawai pemerintah sendiri yang masih dominan menggunakan transaksi tunai. Ia menuntut konsistensi melalui prinsip ‘Walk the Talk’.

​Sebagai kunci keberhasilan transformasi, Wali Kota menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengubah pola pikir (mindset) dan memulai digitalisasi dari internal sebelum diperluas ke masyarakat.

​Target Utama Transformasi Digital Makassar:

• ​Transparansi & Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka.
• ​Efisiensi: Memangkas birokrasi melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.
• ​Kemandirian Masyarakat: Menciptakan ekosistem di mana masyarakat aktif menuntut layanan digital (seperti QRIS).

​“Saya ingin memastikan bahwa digitalisasi ini tidak lagi menjadi barang asing. Dimulai dari lingkup internal kita. Nanti ke depan harus terbalik, masyarakat yang bertanya ‘kok di sini tidak ada QRIS-nya?’,” pungkas Munafri.

​Sejalan dengan arahan Wali Kota, Bappeda Kota Makassar melalui Kepala Bappeda, Dahyal, berkomitmen untuk menyelaraskan perencanaan anggaran dan program kerja SKPD agar berbasis pada capaian digitalisasi yang terukur. Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah dan mempercepat visi Makassar sebagai Kota Digital yang inklusif. (*)