AKSESPUBLIK.COM, TAKALAR — Komitmen Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam mengawal ruang penghidupan masyarakat pesisir kembali dibuktikan.

Ia menerima audiensi rombongan pengusaha nelayan tradisional pencari telur ikan terbang (Patorani) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Takalar, Kamis (21/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog terbuka untuk membedah kendala administratif yang dihadapi para pelaku usaha perikanan lokal. Rombongan nelayan dipimpin langsung oleh Haji Sewang, serta didampingi oleh Daeng Sese, Daeng Ngempo, dan Daeng Sitaba.

Kepada Bupati, Haji Sewang memaparkan hambatan utama yang kerap dihadapi armada nelayan Patorani saat beroperasi di wilayah perairan luar Sulawesi, yakni masalah birokrasi perizinan penangkapan dan ketidakpastian hukum di lapangan.

Padahal, sektor komoditas telur ikan torani merupakan salah satu penopang utama ekonomi historis masyarakat pesisir Takalar yang bernilai ekspor tinggi.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir membantu, khususnya memfasilitasi izin penangkapan di luar Sulawesi. Agar kami bisa bekerja dengan tenang, aman, dan tetap berpegang pada aturan. Kami sangat bersyukur Bapak Bupati merespons cepat kebutuhan kami,” ungkap Haji Sewang.

Mendengar keluhan mendasar tersebut, Bupati Daeng Manye tidak menunda waktu. Di hadapan para nelayan, ia langsung melakukan komunikasi telepon via jalur khusus dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta untuk mengoordinasikan solusi regulasi perizinan tersebut.

Langkah taktis ini diambil agar para nelayan tradisional asal Takalar memiliki payung hukum yang jelas dan tidak lagi dikategorikan melanggar zonasi tangkap saat mencari nafkah di luar perairan Sulsel.

“Kami ingin nelayan Takalar mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, tentu tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kendala ini mendapatkan jalan keluar terbaik,” tegas Daeng Manye.

Lebih lanjut, Daeng Manye menegaskan bahwa nelayan Patorani merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi maritim kebanggaan Takalar yang wajib dilindungi eksistensinya di tengah dinamisnya perubahan regulasi kelautan nasional.

Melalui penguatan komunikasi dan sinergi ini, Pemkab Takalar berkomitmen untuk terus mengawal proses administrasi tersebut di tingkat pusat demi memastikan keberlanjutan usaha pesisir yang aman, maju, dan berdaya saing global.(*)