Oleh : Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU (Rektor Univesitas Indonesia • Anggota Amirul Hajj 1447 H / 2026 M)

AKSESPUBLIK.COM, JAKARTA — Kesuksesan operasional Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menuai apresiasi luas. Namun, capaian ini diharapkan tidak sekadar menjadikan kementerian sebagai penyelenggara acara (event organizer), melainkan harus menjadi batu loncatan menuju pengelolaan ekosistem haji yang mandiri dan berdampak ekonomi langsung bagi Tanah Air.

Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu anggota Amirul Hajj 1447 H yang juga merupakan pimpinan institusi akademik nasional. Menurutnya, debut perdana Kemenhaj di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah sekaligus Amirul Hajj tahun ini telah mencatatkan torehan sejarah dengan peningkatan kualitas pelayanan yang sangat signifikan.

“Evaluasi kami menunjukkan bahwa berbagai parameter kinerja krusial mulai dari layanan kesehatan, logistik, transportasi, hingga pemondokan berjalan dengan sangat baik dan mengalami peningkatan kualitas yang jauh lebih terukur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Beberapa faktor kunci keberhasilan tahun ini di antaranya adalah:

• Sistem Syarikah: Penyederhanaan tata kelola layanan di Arab Saudi yang membuat pergerakan lebih efisien.
• Penguatan Istitha’ah: Pemeriksaan kesehatan berbasis ketahanan fisik yang diperketat sejak di Tanah Air.
• Ketepatan Jadwal & Akomodasi: Manajemen transportasi dan pemondokan jemaah yang jauh lebih tertata dan responsif.

Meski sukses secara operasional, tantangan besar berikutnya adalah bagaimana mengalirkan kembali perputaran dana haji yang masif ke dalam postur ekonomi nasional. Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena memiliki captive market yang luar biasa solid dan loyal.

“Indonesia memiliki kuota haji yang pada tahun 2026 ini mencapai 221 ribu jemaah, ditambah dengan lebih dari dua juta jemaah umrah setiap tahunnya. Permintaan sebesar ini berulang dan terukur. Ini adalah fondasi pasar yang jarang dimiliki sektor lain,” ungkapnya.

Untuk menangkap peluang emas tersebut, ia mendorong pemerintah melalui Kemenhaj untuk segera melakukan investasi strategis dan masif dari sektor hulu hingga hilir di Arab Saudi.

Adapun sektor penunjang yang mendesak untuk dikuasai secara mandiri oleh Indonesia meliputi:

1. Fasilitas Kesehatan & Transportasi Terintegrasi

2. Sektor Perhotelan/Akomodasi

3. Ekosistem Kuliner: Penyediaan dapur fresh meal serta makanan siap saji (Ready to Eat/RTE).

Penguasaan ekosistem penunjang ini dinilai tidak hanya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga memberikan Indonesia kendali penuh (control) dalam melakukan penyelesaian masalah (problem solving) secara cepat di lapangan tanpa bergantung pada vendor eksternal.

Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa transformasi besar ini memerlukan perencanaan berbasis data, riset yang matang, serta penyiapan SDM yang andal. Di sinilah sektor perguruan tinggi siap mengambil peran untuk mengawal Kemenhaj membawa ekosistem haji Indonesia ke level berikutnya yang lebih mandiri dan berdampak nyata bagi bangsa.(*)