AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pertemuan koordinasi ini berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan seiring dengan dimulainya tahap krusial Sensus Ekonomi 2026, yakni pendataan lapangan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, hingga berbagai dinamika yang dihadapi petugas di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda statistik nasional sepuluh tahunan yang bertujuan memotret peta aktivitas ekonomi serta dunia usaha di Indonesia. Hasil dari sensus ini nantinya akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan fiskal, dan pengambilan keputusan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut baik dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan sensus ini. Menurutnya, ketersediaan data yang berkualitas dan valid merupakan fondasi utama agar program kerja pemerintah dapat dirancang secara tepat sasaran.

Ia menilai, momentum Sensus Ekonomi 2026 ini sekaligus memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan akuntabel.

“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.

Oleh karena itu, mantan Wakil Wali Kota Makassar ini mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Sulsel untuk kooperatif dan menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar serta lengkap kepada petugas.

“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memperkuat pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa seluruh petugas lapangan yang diterjunkan telah dibekali pelatihan intensif sesuai standar BPS. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh informasi yang dihimpun memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Guna memperkuat validitas, BPS juga mengintegrasikan pemanfaatan berbagai sumber data pendukung serta data administratif pemerintah sebagai bagian dari penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.

Terkait kendala di lapangan, Aryanto tidak menampik adanya tantangan tersendiri, mulai dari akses ke kawasan padat penduduk hingga prosedur ketat di sejumlah kompleks perumahan elit atau klaster tertutup (gated community). Namun, ia optimistis target dapat tercapai berkat dedikasi ribuan petugas yang telah disebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

“Setiap wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat instrumen informasi yang cukup komprehensif demi memotret aktivitas ekonomi daerah secara utuh. Kami sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas kami dan memberikan informasi secara jujur dan terbuka,” pungkas Aryanto. (*)