AKSESPUBLIK.COM, JAKARTA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir terus dipacu. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, melakukan langkah strategis dengan menemui Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan khusus untuk memperjuangkan pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di empat lokasi strategis Kabupaten Takalar. Empat wilayah yang diusulkan adalah:

• Desa Boddia
• Desa Bontokanang
• Desa Sampulungan
• Desa Topejawa

Program KNMP ini dirancang sebagai stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi warga pesisir, sekaligus membenahi tata ruang dan meningkatkan kualitas infrastruktur kampung nelayan di Takalar.

Disambut hangat oleh jajaran KKP, Bupati Daeng Manye memanfaatkan momentum diskusi ini untuk memaparkan secara rinci potensi besar maritim yang dimiliki Takalar. Beliau menjelaskan kondisi riil di lapangan, melimpahnya hasil tangkapan ikan, hingga kebutuhan mendesak akan sarana-prasarana penunjang modern agar aktivitas nelayan lebih efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Daeng Manye menegaskan, intervensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar nelayan kecil di Takalar bisa keluar dari garis kemiskinan dan hidup lebih mandiri.

“Pemerintah harus hadir sepenuhnya untuk masyarakat pesisir. Kami ingin nelayan Takalar memiliki kawasan yang tertata rapi, fasilitas penunjang yang lengkap, produktif, dan mampu mengangkat taraf hidup seluruh keluarga nelayan secara nyata,” tegas Daeng Manye.

Jika usulan ini terealisasi, Program Kampung Nelayan Merah Putih dinilai akan mengubah wajah kawasan pesisir Takalar secara menyeluruh. Integrasi program ini tidak hanya menyasar penataan lingkungan pemukiman yang kumuh menjadi rapi, tetapi juga penguatan ekonomi berbasis komunitas serta mendukung pengembangan potensi wisata bahari yang berkelanjutan.

Langkah responsif dan aksi “jemput bola” yang dilakukan oleh Pemkab Takalar ke tingkat kementerian ini menuai apresiasi positif dari pihak pusat. Upaya ini menjadi bukti konkret bahwa aspirasi nelayan tradisional, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, terus dikawal dan diperjuangkan agar mendapatkan dampak pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa.(*)