Ia menyampaikan bagamainapun pernyataan sikap dari aksi demo untuk pembatalan UU No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja (omnibus law) dan UU kesehatan ini harus dilakukan dengan cara konstitusi.

“Karena kita negara konstitusi, negara hukum. Publik action ke MK atas penilaian UU tersebut masih cacat formil dan materiil,” kata Januar.

Harapan kaum pekerja dan buruh sebagaimana tujuan sila ke-5 Pancasila, sehingga segala kebijakan negara/pemda wajib untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Gerakan ini mestinya terkonsolidasi secara nasional agar mewakili seluruh harapan kaum pekerja dan buruh dalam melakukan citizen lawsuit atas UU tersebut,” bebernya. (nanu)