AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Polemik seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi di Kota Makassar kian memanas. Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel menuntut transparansi penuh dari Dinas Pendidikan Makassar di tengah dugaan manipulasi data penerima manfaat.

Ketua LMP Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat, menduga adanya rekayasa data dan mendesak Disdik untuk membuka data 800 siswa yang masuk melalui jalur afirmasi. Ia menekankan, “Publik berhak tahu apakah penerimanya benar-benar dari keluarga tidak mampu.”

Taufiq juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) ikut bertanggung jawab atas validasi data keluarga prasejahtera. “Kalau datanya tidak akurat, ini pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” tambahnya. LMP mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum dan aksi massa.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya. “Anak-anak dari keluarga tidak mampu wajib bisa masuk sekolah negeri, apa pun caranya,” tegas Ari. Ia menyebut, memaksa siswa miskin ke sekolah swasta tanpa dukungan biaya sama saja “membunuh masa depan pendidikan rakyat kecil.”

Untuk mencari solusi, Komisi D akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdik, Dinsos, dan pihak terkait. Ari menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi hak pendidikan warga miskin.

“Yang mampu bisa mandiri, tapi yang tidak mampu jangan dibiarkan. Itu tugas negara,” pungkasnya.(*)