AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Menjelang datangnya musim penghujan, Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam menghadapi potensi banjir.

Sebagaimana bencana banjir terjadi sebelum-sebelumnya, Anggota Dewan Makassar menilai langkah mitigasi mesti diperkuat, terutama pada aspek koordinasi lintas instansi dan kesiapsiagaan di tingkat wilayah.

Anggota Komisi A DPRD  Kota Makassar, dr. Udin Saputra Malik, mengatakan bahwa upaya antisipasi banjir belum berjalan secara masif.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya mutasi pejabat di level kelurahan dan kecamatan yang membutuhkan waktu adaptasi.

“Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level Kelurahan dan menyusul di Kecamatan. Tentu ini memerlukan waktu untuk adaptasi,” ujar dr. Udin, Rabu (8/10/2025).

Meski begitu Politisi PDIP ini, mengapresiasi langkah Pemkot melalui program Kampung Siaga Bencana yang telah berjalan di dua Kecamatan, yakni Manggala dan Biringkanaya.

Hanya saja dalam pelaksanaan programnya masih cenderung berfokus pada penanganan saat bencana, sementara aspek pencegahan pra-bencana masih perlu diperkuat.

“Program ini sudah tepat, tapi masih lebih banyak fokus pada tanggap bencana dan rehabilitasi. Aspek pra-bencana juga penting untuk diperkuat, dan programnya sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya yang rawan banjir,” jelasnya.

Dari sisi koordinasi antarlembaga, Komisi A menilai sinergi antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, serta Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan masih perlu ditingkatkan, agar penanganan dan mitigasi bencana berjalan lebih efektif.

“Koordinasi pra-bencana belum terlihat terjalin dengan baik. Belum pernah kami dengar ada pertemuan lintas instansi yang membahas langkah-langkah sebelum bencana,” urainya.

Udin menyebut, pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja bersama para Camat, usai proses mutasi untuk memastikan kesiapan pemerintah wilayah menghadapi musim hujan.

Ia juga menyinggung pentingnya percepatan pembahasan Perda Penanggulangan Bencana, yang hingga kini masih dalam bentuk rancangan.

Pihaknya mendorong agar segera dibahas supaya ada payung hukum yang kuat dalam penanganan bencana.

Senada Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot Makassar belum menunjukkan langkah konkret dalam menghadapi musim hujan.

Ia berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis pencegahan jangka panjang.

“Saya belum melihat adanya persiapan khusus dari Pemkot untuk antisipasi banjir. Program Kampung Siaga Bencana memang baik, tapi seharusnya fokus utama adalah memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terjadi,” ujar Tri.

Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD, khususnya dalam hal penganggaran dan perencanaan masterplan penanganan banjir, agar penanganannya tidak bersifat tahunan semata.

“Kami berharap Pemkot bersama DPRD, bisa memprioritaskan anggaran dan langkah konkret untuk mengatasi banjir. Ini masalah yang berulang setiap tahun, perlu strategi yang terencana dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)