AKSESPUBLIK.COM, ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur. Meski tidak menetapkan status sebagai bencana nasional, Presiden menjamin bahwa seluruh sumber daya negara dikerahkan secara optimal untuk pemulihan wilayah terdampak.

Dalam rapat terbatas usai meninjau hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), Presiden menjelaskan bahwa keputusan status bencana didasarkan pada pertimbangan kemampuan mandiri negara dalam menangani situasi saat ini.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bukti keseriusan, Kepala Negara mengungkapkan bahwa mayoritas jajaran menteri kabinet kini berada langsung di lapangan. Saat ini, 10 menteri berada di Aceh, sementara menteri lainnya tersebar di berbagai titik bencana di provinsi lain.

Pemerintah juga telah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk memastikan penanganan berjalan paralel di semua wilayah terdampak. Fokus utama saat ini adalah percepatan pemulihan layanan dasar.

“Saya minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” tegasnya.

Selain kekuatan pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan keterbukaan terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan prosedur yang jelas.

Pihak yang ingin berkontribusi diminta menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” tambahnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan tepat pada 1 Januari 2026 ini menjadi simbol komitmen pemerintah untuk tetap hadir bagi rakyat di tengah masa libur nasional. Presiden ingin memastikan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga yang terdampak.(*)