Bapenda Makassar Berbagi Praktik Baik Digitalisasi Pajak Daerah kepada TP2DD DIY

Oplus_16908288

AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus menegaskan komitmennya sebagai rujukan dalam transformasi layanan publik berbasis digital.

Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi (PPDI) Bapenda Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani, yang didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kegiatan yang berlangsung di The Rinra Hotel Makassar pada Selasa (21/4/2026) tersebut menjadi ajang berbagi strategi dan pengalaman antar-daerah dalam menghadapi tantangan digitalisasi sektor keuangan daerah.

Dalam paparannya, Ibnu Munzier Hasri Gani membagikan berbagai praktik baik (*best practices*) mengenai pengelolaan data dan informasi pajak serta retribusi daerah yang telah diterapkan di Kota Makassar.

Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik, melainkan upaya fundamental untuk mengubah paradigma layanan agar lebih transparan dan efisien.

“Digitalisasi adalah kunci utama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan data yang presisi dan sistem informasi yang terintegrasi, kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi,” ujar Ibnu.

Langkah strategis yang dilakukan Bapenda Makassar ini mendapat perhatian positif dari perwakilan TP2DD DIY. Pengalaman Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital di sektor perpajakan dinilai dapat menjadi referensi berharga bagi daerah lain dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Melalui sinergi ini, Bapenda Makassar berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah secara nasional, demi terciptanya layanan publik yang lebih modern, transparan, dan pada akhirnya mampu mendongkrak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.(*)

Comment