AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat memastikan penggunaan anggaran daerah tahun 2026 berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, menghadiri langsung Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2026 yang digelar baru-baru ini.

Pertemuan strategis ini menjadi langkah awal bagi Pemkot Makassar untuk menyisir setiap tahapan perencanaan guna menjamin seluruh program berpijak pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam forum tersebut, evaluasi ditekankan pada tiga aspek utama yang menjadi nyawa dari siklus anggaran daerah:

1. Sinkronisasi Program: Memastikan program kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kota.

2. Optimalisasi Anggaran: Mengukur sejauh mana alokasi dana mampu mendukung prioritas pembangunan yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.

3. Mitigasi Kendala: Memetakan potensi hambatan sejak dini serta menyiapkan rekomendasi perbaikan agar tidak menghambat jalannya pembangunan di tengah jalan.

Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Menurutnya, proses ini merupakan instrumen kontrol kualitas (quality control) atas penggunaan dana publik.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita memerlukan sinergi lintas SKPD agar perencanaan pembangunan dapat terintegrasi dan berorientasi pada hasil,” tegas Dahyal di hadapan para peserta rapat.

Pertemuan yang berlangsung dinamis ini melibatkan perwakilan SKPD, tim evaluasi, serta berbagai pemangku kepentingan. Selain membahas aspek teknis, diskusi juga menyoroti tantangan implementasi program prioritas dan penguatan kapasitas perencanaan di tingkat daerah.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemkot Makassar berharap dapat membangun komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih bersih dan transparan.

Langkah ini diposisikan sebagai upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif bagi seluruh warga Kota Makassar.(*)