AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memacu penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan internalnya.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna menjawab tantangan dinamika ekonomi daerah serta transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif Bapenda dalam forum diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk “Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Kota Makassar”. Agenda yang diinisiasi oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar ini berlangsung di Maraja Hall, Hotel The Rinra, Makassar, Selasa (9/6/2026).

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kota Makassar, Aida Marindah Suandini, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan investasi krusial bagi instansi. Di sektor pendapatan daerah, kualitas tata kelola fiskal sangat ditentukan oleh profesionalisme petugas di lapangan serta kecakapan pengelola sistem data.

”Pengembangan kapasitas SDM menjadi pilar utama dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Akselerasi mutu ini berdampak langsung pada optimalisasi sektor pendapatan daerah dan kepuasan masyarakat,” ujar Aida.

Forum lintas sektor tersebut dirancang untuk merumuskan peta jalan (roadmap) strategis peningkatan kompetensi aparatur yang adaptif. Melalui wadah ini, setiap instansi saling bertukar gagasan inovatif dan memetakan kebutuhan pelatihan teknis pegawai agar selaras dengan target pembangunan jangka panjang Kota Makassar.

Paralel dengan pembenahan kapasitas internal pegawai, Bapenda Kota Makassar juga terus memperluas jangkauan dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat di luar ekosistem birokrasi.

Peningkatan mutu SDM ini diarahkan agar para pegawai mampu mengoperasikan dan mengawal ekosistem digital secara responsif. Salah satunya dalam memfasilitasi kebutuhan wajib pajak di Kota Daeng secara praktis melalui aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Digitalisasi).

Melalui integrasi antara aparatur yang kompeten dan sistem digitalisasi yang solid, Bapenda Makassar optimistis mampu menghadirkan pelayanan prima yang transparan, memangkas potensi pungutan liar, sekaligus mendongkrak kepatuhan pajak daerah demi kemandirian fiskal kota. (*)