AKSESPUBLIK.COM, Makassar — Ketua Garuda Astacita Sulawesi Selatan, Sugianto Wahid, menyatakan sikap tegas terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia menekankan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia guna menjaga independensi dan supremasi hukum.

“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Ini adalah fondasi penting agar institusi kepolisian terbebas dari kepentingan sektoral maupun sekat birokrasi kementerian yang berpotensi mengganggu profesionalisme,” ujar Sugianto Wahid dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).

Menurut Sugianto, peran Polri sebagai penjaga keamanan bangsa dan penegak keadilan sangat strategis. Dengan berada langsung di bawah kepala negara, Polri dapat bekerja secara objektif demi kepentingan rakyat tanpa intervensi birokrasi yang rumit.

Ia menambahkan bahwa sistem pertanggungjawaban langsung kepada Presiden akan memperkuat prinsip single command atau satu komando dalam kebijakan nasional. Hal ini krusial dalam menghadapi dinamika sosial serta tantangan keamanan yang kian kompleks.

“Pertanggungjawaban langsung kepada Presiden menegaskan satu komando dan satu arah tanggung jawab nasional. Ini mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan NKRI,” tegasnya.

Pernyataan Sugianto ini sejalan dengan keterlibatannya dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 16 Desember 2025 lalu. Dalam forum yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Polri tersebut, isu independensi dan penguatan kelembagaan Polri memang menjadi bahasan utama.

Menutup pernyataannya, Sugianto menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan transformasi Polri melalui konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

“Kami berdiri mendukung Polri Presisi, mengabdi untuk negeri, dan menjaga Indonesia. Bangsa ini butuh Polri yang profesional dalam tindakan, modern dalam cara kerja, serta terpercaya dalam pengabdian,” pungkasnya.(*)