AKSESPUBLIK.COM, ​JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah digelarnya Sidang Isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

​”Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai persidangan.

​Penetapan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu hasil perhitungan astronomis (hisab) dan konfirmasi lapangan (rukyat). Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada Selasa petang masih berada di bawah ufuk.

​Data teknis menunjukkan:

• ​Ketinggian Hilal: -2^\circ 24′ 43” hingga -0^\circ 55′ 41”.
• ​Sudut Elongasi: 0^\circ 56′ 23” hingga 1^\circ 53′ 36”.

​Kondisi tersebut belum memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3^\circ dan sudut elongasi 6,4^\circ. Secara astronomis, hilal tidak mungkin terlihat sehingga bulan Syakban digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

​Selain data hisab, Kemenag juga telah menerjunkan petugas pengamat di 96 titik di seluruh provinsi Indonesia. Hasilnya, tidak ada satu pun petugas yang melaporkan telah melihat hilal. Hal ini sejalan dengan kalender Hijriah Global dan kondisi di negara-negara Islam lainnya yang juga belum memenuhi kriteria imkan rukyat.

​Menag Nasaruddin Umar berharap keputusan ini menjadi momentum kebersamaan bagi umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara serentak. Namun, ia juga berpesan agar masyarakat tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan keyakinan dalam penetapan awal Ramadan.

​”Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia,” tuturnya.

​Sidang Isbat kali ini turut dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, Ketua Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, serta para pakar astronomi dari BMKG dan BRIN.(*)