AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2026).

Mengusung tema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan”, kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan langkah dalam percepatan penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan secara parsial. Ia menuntut adanya pendekatan yang menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus terkoordinasi lintas sektor sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Setiap intervensi kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tegas Jufri.

Langkah ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis data.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,43 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen, sekaligus mencatat penurunan sebesar 0,34 poin persentase dari tahun 2024 (7,77 persen).

Meski tren menunjukkan penurunan, Jufri mengingatkan adanya kesenjangan yang mencolok antarwilayah:

• Wilayah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi: Terdapat delapan kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen, yaitu Pangkep (11,6%), Jeneponto (11,42%), Luwu (10,97%), Luwu Utara (10,74%), Enrekang (10,73%), Kepulauan Selayar (10,61%), Tana Toraja (10,54%), dan Toraja Utara (10,05%).
• Wilayah dengan Tingkat Kemiskinan Terendah: Kota Makassar (4,43%), Kota Parepare (4,44%), Sidrap (4,91%), Luwu Timur (5,79%), dan Wajo (5,86%).

Menyikapi data tersebut, Sekda meminta pemerintah kabupaten/kota agar tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan.

“Saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing. Perkuat perencanaan berbasis data dan pastikan intervensi, mulai dari perlindungan sosial hingga akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.

Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri oleh Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, serta para wakil bupati, wakil wali kota, dan kepala Bappelitbangda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. (*)