AKSESPUBLIK.COM, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar secara resmi menerima 32 butir rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan dokumen penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gedung DPRD Takalar pada Kamis (30/4/2026). Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menyerahkan langsung rekomendasi tersebut kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Ketua Pansus LKPJ, Habibie Abdullah, menjelaskan bahwa seluruh butir rekomendasi tersebut merupakan hasil bedah mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir. Legislatif menekankan agar pemerintah fokus pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Poin krusial dalam rekomendasi ini adalah pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan mendasar warga. Selain itu, kami mendorong percepatan pengaktifan kembali Rumah Sakit Galesong agar akses kesehatan lebih dekat bagi masyarakat pesisir,” tegas Habibie.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut positif masukan dari pihak legislatif. Baginya, rekomendasi ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk mempertajam arah kebijakan sesuai dengan RPJMD 2025–2029.

“Masukan ini sangat konstruktif. Kami akan segera melakukan telaah seksama untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan mobilitas warga,” ujar Daeng Manye.

Di samping perbaikan infrastruktur fisik, Bupati Daeng Manye juga kembali menegaskan visi strategisnya untuk membawa Takalar menjadi daerah yang berdaya saing melalui penguatan ekonomi digital. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan hal tersebut.

Poin-Poin Utama Sinergi Pembangunan Takalar 2026:

• Perbaikan Infrastruktur: Prioritas pada akses jalan dan jembatan penunjang ekonomi.
•  Akses Kesehatan: Pengaktifan RS Galesong sebagai pusat layanan kesehatan pesisir.
• Transformasi Digital: Penguatan ekonomi berbasis teknologi untuk daya saing daerah.
• Tata Kelola: Sinkronisasi perencanaan antara eksekutif dan legislatif.

”Kemajuan daerah adalah hasil kerja kolektif. Dengan sinergi yang harmonis, kita optimis akselerasi pembangunan Takalar akan berjalan lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi babak baru bagi tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Daeng Manye, di mana publik kini menanti realisasi nyata dari komitmen pembangunan yang telah disepakati bersama. (*)