AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Presiden RI Prabowo Subianto resmi meresmikan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025. Melalui program ini, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp258,17 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 62,54 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Peresmian dilakukan secara serentak dan dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Sementara itu, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti prosesi peresmian secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.

Secara nasional, program IJD 2025 mencakup pembangunan jalan sepanjang 1.151 kilometer. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa konektivitas jalan yang mumpuni adalah kunci utama untuk memangkas biaya logistik di Indonesia yang memiliki tantangan geografis luar biasa.

“Indonesia adalah negara sangat besar dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujar Presiden Prabowo.

Mewakili Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel, Ir. H. Andi Ihsan, menyatakan bahwa dampak dari program ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat di berbagai sektor strategis, termasuk daerah terpencil.

Akses jalan yang mantap dipastikan bakal mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, dan menjaga stabilitas harga komoditas berkat distribusi yang lebih efisien.

“Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” kata Andi Ihsan seraya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.

Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan murni berbasis usulan dari pemerintah daerah yang disaring ketat melalui Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur Daerah (SITIA) berdasarkan tingkat urgensinya.

“Seluruh usulan berasal dari pemerintah daerah dan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak. Sejumlah usulan yang belum direalisasikan pada 2025 akan terus dioptimalkan hingga akhir 2026,” jelas Indra.

Dari total Rp258.175.110.000 anggaran yang digelontorkan untuk Sulawesi Selatan, berikut adalah tiga proyek dengan alokasi anggaran terbesar:

• Peningkatan Jalan Soro–Labata Kabupaten Wajo Rp20,15 Miliar
• Peningkatan Jalan Koridor I Kabupaten Sinjai Rp19,93 Miliar
• Perbaikan Jalan Kalamassang–Moti Kabupaten Bantaeng Rp19,77 Miliar

Secara keseluruhan, 20 wilayah di Sulsel yang menerima manfaat program ini meliputi: Kabupaten Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto, Barru, Bone, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Pinrang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, serta Kota Parepare dan Kota Palopo.

Melalui intervensi anggaran APBN ini, konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan diharapkan semakin solid, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka keran investasi di kawasan-kawasan produktif.(*)