Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan, diwakili Ketua Tim Pokja Pengembangan SDMPKS, Darmawansyah Basyaruddin hadir dalam kegiatan.

Ia menyampaikan sejak tahun 2007, Indonesia sudah resmi menjadi negara utama penghasil kelapa sawit di dunia hingga saat ini. Harapannya bertahan sampai tahun-tahun mendatang.

“Kecuali Brasil bisa melakukan mekanisasi sawit dengan baik,” kata Darmawansyah. Makanya BPDPKS terus mendorong industrialisasi sawit berkelanjutan.

Namun hal yang menjadi kendala adalah SDM dengan jumlah petani lebih dari 3 juta yang belum sepenuhnya memahami cara berkebun dengan bak.

“Karena itulah pelatihan peningkatan SDM ini digelar,” bebernya. Pihaknya menunjuk 13 lembaga pendidikan memberi pelatihan semacam ini.

BPDPKS sendiri merupakan unit non eselon di Kemenkeu, yang bertugas mengumpul dan mengelola dana sawit.

Dana itulah yang kemudian disalurkan kembali untuk peningkatan kualitas perkebunan sawit di tanah air.

Itu merupakan amanat UU Perkebunan No39 tahun 2014. “Tidak ada komoditi lain selain sawit yang mengelola dana tersendiri seperti ini,” bebernya.

Kepala Bidang SDM, Eva Lizarmi mewakili Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjenbun menyampaikan pelatihan yang digelar sejak 19-28 Agustus ini sangat penting bagi petani.

Pihaknya memiliki anggaran yang siap dikucurkan membantu produksi sawit petani. Namun beberapa yang ingin dibantu terpaksa mandek karena belum bisa membuat proposal.

Atau tidak memiliki kelompok. Sementara syarat menerima bantuan harus berkelompok. “Kami tidak melayani perorangan. Atau sudah punya (kelompok) tapi setelah terima bantuan bubar,” kata Evi.

Termasuk penyaluran beasiswa bagi keluarga petani. Ia mendorong agar masyarakat memanfaatkan hal itu. Khusus di Lutra jumlahnya sangat kecil.

Tahun ini baru diterima tujuh orang dari total 17 porsi untuk Sulsel. Dua lainnya mendapat beasiswa program afirmasi, khusus bagi petani tertentu. Yakni dapat rekomendasi bupati.

Beasiswa paling banyak (disalurkan) ke Sumatra yaitu 570 porsi, disusul Riau. Pihaknya mendorong petani mengurus itu untuk peningkatan SDM keluarga mereka.

Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Sri Gunawan sebagai lembaga pelatihan, menyampaikan petani yang ikut merupakan rekomendasi Pemkab, dalam hal ini dinas terkait.

Ia menyampaikan potensi negari ini yang kaya raya akan komoditas pertanian, namun tidak ada yang menang dari (hasil) pertanian luar negeri. Bahkan beras pun masih diimpor.

“Hanya satu yang kita menang, kelapa sawit,” beber Gunawan. Karenanya tak heran banyak kompetitor yang terus berupaya menghalangi investasi perusahaan sawit di tanah air.

Terutama terkait pembukaan lahan baru, isu kekeringan, penyebab kebakaran hutan dan lain-lain. Disebutkan dari total 16,3 juta hektare lahan sawit di tanah air, 6,68 hektare milik perkebunan rakyat.

Terdapat 2,75 ha lahan yang sudah tua dan saatnya diremajakan. Lalu 4 juta hektare lahan perkebunan rakyat produksinya belum optimal meskipun dana dari BPDPKS sudah banyak kucur.

“Masalah utama adalah SDM, kelembagaan, kelompok tani, buat proposalpun tidak bisa maka pelatihan ini kami harap mengatasi hal itu,” bebernya. Sekadar diketahui saat ini di Lutra terdapat empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Yakni PT Surya Sawit Sejahtera (SSS) di Kecamatan Tanalili, PT Jas Mulia di Kecamatan Sukamaju, PT Parma Darma Global Sawit (PT PDGS) di Lampuawa Kec Sukamaju dan PT Kasmar Matano Persada yang beroperasi di Desa Radda Kecamatan Baebunta. (nanu)