AKSESPUBLIK.COM — Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., menghadiri Grand Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang berfokus pada komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon.

Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), TLKM, dan Pinus Sulsel, bertempat di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).

Forum kepemimpinan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala OPD Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, perwakilan lembaga/instansi, akademisi, serta mitra pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dalam arahannya, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan, khususnya dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.

“Kita memiliki berbagai problem lingkungan, salah satunya penanganan sampah. Ini adalah PR kita bersama bagaimana mengurangi sampah, dampak plastik, serta mengatasi daerah kering agar tidak menimbulkan bencana,” terang Wamendagri.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meskipun tidak mudah.

Wamendagri menambahkan, pembangunan hijau merupakan pendekatan yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif lingkungan dan memastikan kesejahteraan sosial.

Ia berharap langkah-langkah komprehensif ini dapat membawa Indonesia pada pembangunan hijau berkelanjutan dan kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Ketua Badan Pengurus PATTIRO, Fitria Muslim, menjelaskan bahwa GLF ini adalah forum kedua setelah pertemuan perdana pada tahun 2022. Forum sebelumnya telah melahirkan inisiatif kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

“Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi sejak tahun 2019 telah mendorong inisiasi Pendanaan Hijau melalui skema TAKE, TAPE, dan ALAKE,” ujar Fitria.

Ia menyebutkan, per Februari 2025, sudah ada 44 kabupaten/kota yang mengadopsi Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui skema-skema tersebut.

Dengan tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, Fitria berharap forum ini dapat memperkuat komitmen para pemimpin daerah untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai agenda utama, termasuk dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang tengah disusun.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan para Kepala Daerah yang telah berani mengambil langkah maju dalam mendorong inovasi fiskal kepedulian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui skema seperti TAPE, TAKE, dan ALAKE. Ke depan, pendekatan ini diharapkan dapat direfleksikan secara luas di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di provinsi lain,” tutupnya.(*)