AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dalam mengonstruksi sistem tata kelola keuangan daerah yang progresif kembali menarik perhatian nasional.

Bapenda Makassar resmi ditunjuk sebagai lokus Study Visit bagi peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah “Kelas Penagihan Pajak Daerah”, Kamis (11/6/2026).

Rombongan peserta bimtek kelas khusus tersebut diterima langsung oleh Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, di Aula Kantor Bapenda. Agenda strategis ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin.

Kunjungan lapangan ini didesain sebagai bagian integral dari kurikulum pembelajaran peserta guna membedah dan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai potret riil implementasi, regulasi, serta taktik penagihan pajak yang diterapkan Pemkot Makassar.

Dalam forum pemaparan materi, tim teknis Bapenda Makassar mengupas tuntas arsitektur strategi, mekanisme hukum, hingga ekosistem inovasi yang selama ini menjadi mesin penggerak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Daeng.

Ada tiga aspek fundamental penagihan yang dipelajari secara mendalam oleh para peserta:

• Mitigasi Tunggakan: Kombinasi pendekatan persuasif hingga penegakan hukum yudisial bagi wajib pajak yang nonkooperatif.
• Digitalisasi Sistem: Penggunaan dasbor monitoring secara real-time untuk mendeteksi potensi kebocoran pajak sejak dari hulu.
• Transparansi Alur: Standardisasi SOP penagihan guna menjamin akuntabilitas kinerja aparatur di lapangan.

“Penunjukan Bapenda Makassar sebagai lokus studi merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa instrumen penagihan fiskal kita berada di jalur yang tepat. Kami menyambut baik ruang kolaborasi ini untuk saling berbagi pengalaman empiris dan mentransfer praktik terbaik (best practices) demi kemandirian fiskal daerah di Indonesia,” ujar Zamhir Islamie Hatta.

Melalui pertukaran informasi multiregional ini, DJPK Kemenkeu dan FEB Unhas membidik peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah yang adaptif terhadap tantangan ekonomi makro.

Sejalan dengan komitmen transparansi ekosistem fiskal yang dipaparkan kepada peserta, Bapenda Makassar terus mendorong wajib pajak lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Digitalisasi).

Melalui aplikasi seluler inovatif ini, seluruh proses mulai dari pengecekan sisa tagihan, pelaporan, hingga transaksi pembayaran berbagai sektor pajak daerah dapat dituntaskan secara nontunai, praktis, aman, dan bebas dari celah pungli. (*)