AKSESPUBLIK.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menyatakan kesiapannya untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen guna mendukung akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pembangunan fasilitas pendidikan ini ditargetkan dimulai dalam waktu dekat di lahan seluas 5 hektare agar gedung dapat digunakan pada tahun ajaran 2026.

Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamen Sosial), Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat (17/10/2025).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Firdaus melaporkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan di Takalar telah berjalan lancar sejak pertengahan tahun ini.

“Kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat berjalan normal, untuk jenjang SMP dan SMA sudah aktif,” ujar Firdaus.

Saat ini, sudah ada dua titik Sekolah Rakyat Rintisan yang beroperasi: jenjang SMA (tahap 1a, sejak Juli 2025) dan jenjang SMP (tahap 1c, sejak September 2025). Pembangunan gedung permanen menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan dan menjamin keberlanjutan pendidikan.

Menanggapi laporan tersebut, Wamen Sosial Agus Jabo Priyono menekankan agar pembangunan infrastruktur permanen segera dilakukan sehingga para siswa dapat dipindahkan dari bangunan sementara ke gedung yang lebih layak pada tahun depan.

“Administrasi sudah selesai, lahannya juga sudah siap. Kami harap pembangunan dimulai secepatnya agar siswa bisa belajar di tempat yang lebih baik mulai 2026,” kata Agus.

Wamen Sosial juga mendorong Pemerintah Takalar untuk menambah luas lahan yang disiapkan dari 5 hektare menjadi minimal 7 hingga 8 hektare. Penambahan ini bertujuan agar seluruh fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, asrama, dan sarana pendukung dapat dibangun secara optimal.

Lebih lanjut, Agus Jabo mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yakni mereka yang masuk Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menegaskan bahwa rekrutmen siswa harus terbebas dari praktik manipulatif seperti “anak titipan”.

“Program ini bukan untuk semua orang. Hanya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang berhak. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Selain pembangunan sekolah, Wamen Sosial menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memprioritaskan program terintegrasi yang menargetkan anak dan orang tua siswa sekaligus.

“Presiden menginstruksikan: anaknya harus disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya diperbaiki. Itu paket lengkap untuk keluar dari kemiskinan,” pungkas Agus Jabo, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi dan renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa akan turut diprioritaskan.(*)