AKSESPUBLIK.COM, MAKASSAR — Sulawesi Selatan kembali menorehkan sejarah di tingkat nasional. Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman atas keberaniannya menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) dalam skala pilot project nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenhan usai memimpin upacara pengukuhan dan penetapan 500 anggota Komcad ASN Pemprov Sulsel yang berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Makassar, pada Rabu (13/5/2026).

Donny Ermawan menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Pemprov Sulsel merupakan terobosan pertama di tingkat pemerintah provinsi di Indonesia.

“Saya apresiasi kepada Sulawesi Selatan dan Bapak Gubernur yang telah memulai, jadi pioner. Saya ucapkan selamat kepada Sulawesi Selatan karena sudah jadi pioner. Karena di pemerintah provinsi lain itu belum ada, baru ini kita laksanakan pertama kali dari Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Donny.

Dalam sambutannya, Wamenhan juga menyoroti semangat bela negara dan nasionalisme luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para ASN yang bersedia terlibat aktif dalam program pertahanan negara.

Ia menilai, antusiasme ini merupakan cerminan dari akar sejarah perjuangan masyarakat Sulsel dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Apresiasi Kesiapan ASN: Wamenhan memuji semangat pegawai ASN lingkup Pemprov Sulsel yang sangat luar biasa dalam mendukung program ini.

Warisan Sejarah: Nasionalisme masyarakat Sulawesi Selatan dinilai sudah teruji sejak masa penjajahan, sehingga komitmen mereka terhadap kedaulatan negara tidak perlu diragukan lagi.

Pembentukan Komcad ASN ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan melibatkan unsur sipil yang terlatih. Dengan pengukuhan ini, Sulawesi Selatan resmi menyandang status sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan program Komcad secara terstruktur di lingkungan pemerintahan provinsi.

Keberhasilan pilot project ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan percontohan bagi provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia dalam memperkuat sinergi antara pertahanan negara dan birokrasi sipil. (*)